reformasi intelijen - An Overview

reformasi intelijen - An Overview

Blog Article

By employing the phrase to find out groups in conflict With all the Pancasila ideology—the Formal condition ideology as stipulated through the Framework—BAIS divides the sources around the menace into the next classes:

Reformasi Intelijen Indonesia menyoroti pentingnya peningkatan akuntabilitas dalam pengawasan terhadap BIN. Salah satu aspek kunci dalam tata kelola intelijen adalah pengelolaan sumber daya manusia dan pengawasan yang lebih efektif.

Pencarian informasi yang dilakukan oleh intelijen harus dilakukan dengan cerdas, tidak semata menunjukkan kekuasaan, dan tetap menjaga rambu-rambu penghargaan terhadap hak asasi manusia.

yakni operasi yang dilakukan dengan mengumpulkan details-details informasi dan kegiatan lain untuk kepentingan strategis umumnya dilakukan dengan jangka panjang.

Selama ini reformasi intelijen belum mendapatkan porsi perhatian yang cukup dari kalangan eksekutif, legislatif dan masyarakat sipil.

Ketidakpahaman tentang fungsi intelijen terlihat dari pendapat mereka yang menginginkan agar orang yang diinterogasi oleh BIN harus didampingi oleh pengacara, sebagaimana selayaknya orang yang sedang diinterogasi oleh aparat penegak hukum. Mereka tidak mengerti bahwa intelijen (BIN, BIK, BAIS atau instansi intelijen mana saja) tidak boleh menginterogasi orang sebagaimana hal yang dilakukan oleh reserse polisi atau PNS penyidik.

Dari ketiga contoh pendadakan strategis yang terjadi di Indonesia tersebut tentunya ada pengaruh dari pihak asing baik secara tangible

So, when Indonesia became unbiased in August 1945, Lubis, who was 19 several years outdated when he was recruited for intelligence school, turned one of the Indonesian ex-Japanese militaries who experienced a lot more fight intelligence expertise than anyone in Indonesia. This new place necessary an intelligence capability to protect its independence, that is mirrored within the identify in the Badan Istimewa

Though officially removed from coordination under Kemenkopolhukam, Mahfud emphasised that his ministry could however check with BIN for facts. “For a minister, I constantly get data from The top of BIN and often ask BIN to present shows at ministerial meetings,” mendapatkan informasi lebih lanjut he stated.[three]

Hal tersebut disebabkan oleh pengertian bahwa intelijen bukan aparat penegak hukum, sehingga jika undang-undang intelijen selalu dikaitkan dengan penegakan hukum, maka kebijakan intelijen tidak mungkin dapat dijabarkan dengan benar pada tataran operasional.[12]

Rizal juga menyuarakan hal yang serupa dengan Aditya, bahwa akuntabilitas sangat penting dalam menjaga efektivitas pengawasan intelijen. Ia menegaskan bahwa walau pengawasan intelijen tidak bisa bersifat terbuka sepenuhnya, namun prinsip akuntabilitas harus tetap diutamakan.

Cara pandang Soeharto terhadap ancaman yang muncul saat itu menjadikan intelijen tidak hanya sebagai instrumen politik, tapi juga menjadikan intelijen sebagai konsolidasi militer.

atas informasi yang keliru, tetapi harus mengambil inisiatif untuk membangun opini umum yang menguntungkan pihak sendiri.

Rodon mengungkapkan, “Lembaga BIN saat ini semakin akademis dan adaptif terhadap perubahan lingkungan strategis.”